Aturan AI Resmi Berlaku September 2025: Babak Baru Kebebasan Digital atau Kontrol Berlebihan?

Pengawasan Ketat di Era AI: Regulasi Bukan Sekadar Formalitas

Regulasi kecerdasan buatan (AI) yang mulai berlaku pada September 2025 dinilai akan menjadi tonggak sejarah baru bagi dunia digital di Indonesia. Langkah ini bukan sekadar reaksi pemerintah terhadap modernisasi teknologi, melainkan respons terhadap lonjakan penggunaan AI yang tak jarang menimbulkan kontroversi—dari penyebaran informasi palsu hingga risiko intervensi politik.

Dalam draf aturan yang bocor ke publik bulan lalu, pemerintah secara lugas menyatakan bahwa setiap pengembangan dan penggunaan AI harus melalui proses verifikasi, audit, hingga pelaporan berkala. Aturannya tidak main-main, sanksi tegas disiapkan bagi pelaku usaha maupun individu yang melanggar. Tampak jelas, era “asal pakai” AI sudah usai. “Tantangan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan masyarakat,” ujar Prof. Eko Prasetyo, pakar kebijakan teknologi dari Universitas Indonesia.

Dari Deepfake hingga Manipulasi Opini: Studi Kasus dan Realita

Rentetan kasus deepfake yang marak selama tahun pemilu lalu menjadi pengingat pahit, bagaimana AI bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang merugikan publik. Salah satu kasus paling viral terjadi ketika video deepfake tokoh publik beredar di media sosial, memicu kegaduhan politik dan ketidakpercayaan publik.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat lonjakan aduan terkait konten AI, meningkat lebih dari 300 persen sejak pertengahan 2024. “Kami menemukan pola penyalahgunaan yang sangat sistematis. Ini bukan sekadar inovasi, melainkan sudah menjadi ancaman informasi,” kata Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan.

Jika kita berkaca pada Eropa, regulasi AI telah diterapkan lebih dulu melalui EU AI Act, yang membedakan tingkat risiko teknologi AI dan menyertakan sanksi berat untuk penyalahgunaan. Indonesia agaknya ingin mengadopsi pendekatan serupa, tetapi dengan sentuhan lokal yang disesuaikan kebutuhan nasional—termasuk kepentingan ketahanan informasi dan stabilitas politik domestik.

Siapa Diuntungkan dan Siapa Waspada?

Bagi kalangan pelaku startup dan pengembang, peraturan ini menjadi tantangan sekaligus peluang baru. Di satu sisi, ada kekhawatiran proses birokrasi berbelit bisa menghambat inovasi. “Kami tidak ingin kehilangan momentum pertumbuhan AI di Indonesia. Namun, aspek safety and trust tetap prioritas,” ujar Riza Fahlevi, CEO startup AI lokal di Jakarta.

Adapun dari sisi masyarakat, aturan ini dipandang sebagai angin segar bagi perlindungan data pribadi. Namun, skeptisisme tetap mengemuka, terutama soal efektivitas pengawasan. Pengalaman buruk dalam penegakan regulasi digital sebelumnya tak lantas hilang dari benak publik. “Masyarakat perlu diajak aktif melakukan pengawasan, jangan hanya berharap pada pemerintah,” kata aktivis literasi digital, Ika Wulandari.

Risiko Kontrol Berlebihan: Ancaman Bagi Demokrasi?

Kritik tajam datang dari pegiat kebebasan informasi yang khawatir aturan baru ini malah jadi dalih untuk memperluas sensor digital. Laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menegaskan, pemerintah seharusnya menghindari pasal-pasal karet yang bisa digunakan untuk membungkam ekspresi kritis di ruang publik digital.

Dalam konteks global, kebijakan serupa di beberapa negara justru menimbulkan polemik panjang. Kasus Cina, misalnya, membuktikan bagaimana regulasi ketat berujung pada kontrol informasi yang membatasi ruang diskusi publik. Indonesia menghadapi tantangan serupa: menjamin keamanan tanpa mengorbankan demokrasi.

Data Terbaru: Dukungan Publik atau Resistensi?

Hasil survei Litbang Kompas Juni 2025 menunjukkan 61% responden mendukung adanya pengaturan AI yang lebih ketat, namun 27% masih mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Di sisi lain, perusahaan teknologi—baik lokal maupun multinasional—terus melakukan lobi agar kebijakan ini tidak mendistorsi dinamika bisnis, utamanya dalam hal ekspor teknologi dan investasi asing.

“Tugas utama pemerintah adalah menjembatani kebutuhan industri, prakarsa inovasi, sekaligus menjaga kepentingan masyarakat luas. Kalau ujung-ujungnya hanya sebatas dokumen formal, aturan ini hanya akan memperluas gap ketidakadilan digital,” kritik Dedy Hermawan, peneliti Center for Digital Society UGM.

Menanti Implementasi: Ujian Nyata Regulasi AI

Pertanyaan besar tentu bukan pada teks aturan, namun pada implementasinya: Mampukah pemerintah menangkis sandiwara korupsi pengawasan? Bisakah sistem audit AI berjalan transparan? Ujian nyata aturan ini akan terlihat pasca September 2025, saat pelaku industri, regulator, dan masyarakat saling menguji komitmen serta integritas.

Regulasi AI yang akan berlaku memang tak menjanjikan dunia yang tanpa risiko. Setidaknya, aturan tersebut menjadi pengingat bahwa tanggung jawab atas masa depan digital tak bisa lagi dianggap remeh. Semua pihak dituntut waspada, kritis, dan tidak serta-merta menyerahkan keputusan pada mesin semata.

Artikel ini dipersembahkan oleh Games Online Los303. Dapatkan pengalaman bermain terbaik hanya di Los303.