Sektor perjudian Inggris menghadapi kenaikan pajak karena survei memperkirakan 1.4 juta penjudi bermasalah

Sektor perjudian Inggris menghadapi kenaikan pajak karena survei memperkirakan 1.4 juta penjudi bermasalah – Industri perjudian di Inggris tampaknya akan menghadapi masa yang menantang pada tahun 2025. Pemerintah Inggris dilaporkan sedang mempertimbangkan kenaikan pajak sektor perjudian, setelah survei nasional gali77 terbaru memperkirakan bahwa sekitar 1,4 juta orang di negara tersebut kini dikategorikan sebagai penjudi bermasalah. Angka ini menandai peningkatan signifikan dibandingkan data tahun-tahun sebelumnya dan menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pembuat kebijakan, aktivis sosial, serta regulator industri.

Kenaikan jumlah penjudi bermasalah tersebut menyoroti dampak sosial yang semakin besar dari industri perjudian daring dan berbasis fisik. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan pesat platform taruhan digital, kasino online, dan permainan interaktif telah memperluas akses masyarakat terhadap perjudian, terutama di kalangan anak muda dan pengguna ponsel pintar.

Survei yang Mengungkap Krisis Baru

Survei nasional yang dilakukan oleh UK Gambling Commission (UKGC) pada pertengahan 2025 menemukan bahwa sekitar 2,7% dari populasi dewasa Inggris menunjukkan perilaku yang sesuai dengan kategori “masalah perjudian” atau problem gambling. Jika diterjemahkan ke dalam angka absolut, jumlah itu setara dengan sekitar 1,4 juta individu.

Penelitian tersebut juga mengungkap bahwa hampir 30% penjudi daring berusia antara 18 hingga 30 tahun, dengan sebagian besar bermain melalui aplikasi di ponsel mereka. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa perjudian berbasis digital kini menyumbang lebih dari separuh total pengeluaran perjudian nasional. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kemajuan teknologi, meskipun membawa kemudahan akses, juga menimbulkan risiko sosial baru yang perlu dikelola dengan lebih ketat.

Rencana Pemerintah: Pajak Lebih Tinggi untuk Perlindungan Lebih Besar

Sebagai respons terhadap hasil survei tersebut, Kementerian Keuangan Inggris dilaporkan sedang meninjau ulang struktur pajak untuk operator perjudian. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah menaikkan pajak keuntungan bruto (Gross Gaming Yield Tax) dari 21% menjadi kisaran 25–27%, khusus untuk operator kasino daring dan platform taruhan digital.

Pendapatan tambahan dari pajak ini akan digunakan untuk mendanai program rehabilitasi dan edukasi publik mengenai bahaya kecanduan judi. Pemerintah juga berencana memperluas pendanaan bagi National Gambling Support Network, organisasi yang menyediakan layanan konseling gratis bagi individu yang terdampak oleh perjudian.

Seorang juru bicara pemerintah mengatakan bahwa langkah ini bukan semata-mata soal menaikkan pendapatan negara, melainkan “upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan tanggung jawab sosial.” Dengan meningkatnya tingkat kecanduan, pemerintah merasa perlu mengambil tindakan nyata untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh industri ini.

Reaksi dari Industri dan Regulator

Kabar tentang potensi kenaikan pajak ini memicu reaksi beragam dari pelaku industri. Beberapa perusahaan besar di sektor perjudian menilai kebijakan tersebut dapat berdampak negatif terhadap investasi dan inovasi. Mereka berargumen bahwa pajak yang lebih tinggi bisa mengurangi kemampuan operator untuk menawarkan program tanggung jawab sosial mereka sendiri, serta memperlemah daya saing terhadap pasar gelap yang tidak diatur oleh pemerintah.

Namun, sejumlah regulator dan kelompok advokasi masyarakat menilai langkah ini sebagai langkah yang sudah lama ditunggu. Menurut mereka, industri perjudian selama ini menikmati pertumbuhan pesat tanpa cukup memperhatikan dampak sosial yang timbul. Dengan meningkatnya pajak, operator diharapkan akan lebih berhati-hati dalam memasarkan produk mereka, terutama kepada kelompok rentan seperti remaja dan individu dengan masalah keuangan.

Sementara itu, UK Gambling Commission menegaskan bahwa peningkatan pengawasan terhadap iklan perjudian juga akan menjadi prioritas tahun ini. Komisi berencana untuk memperkenalkan aturan yang lebih ketat mengenai promosi bonus, penawaran cashback, dan sistem gamifikasi yang dianggap dapat mendorong perilaku adiktif.

Dampak Sosial yang Semakin Nyata

Kecanduan judi telah menjadi masalah sosial yang semakin menonjol di Inggris. Organisasi kesehatan dan lembaga amal melaporkan peningkatan permintaan layanan konseling hingga 40% dalam dua tahun terakhir. Selain dampak finansial, banyak kasus menunjukkan hubungan antara perjudian bermasalah dengan kesehatan mental, perceraian, hingga kebangkrutan pribadi.

Laporan dari Gambling Harm Research Group menyebutkan bahwa setiap penjudi bermasalah dapat memengaruhi rata-rata enam orang di sekitarnya, termasuk anggota keluarga dan rekan kerja. Dengan demikian, masalah perjudian bukan hanya persoalan individu, tetapi juga persoalan sosial yang luas.

Dalam konteks ini, kebijakan fiskal seperti kenaikan pajak dianggap sebagai langkah realistis untuk membatasi ekspansi agresif industri perjudian. Pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan pembatasan waktu bermain (playtime limits) dan batas pengeluaran harian bagi pengguna platform daring, demi mengurangi risiko kecanduan.

Masa Depan Industri Perjudian Inggris

Meski menghadapi tekanan regulasi yang meningkat, sektor perjudian Inggris tetap menjadi salah satu yang paling maju di dunia, dengan pendapatan tahunan mencapai miliaran pound. Namun, masa depan industri ini kini bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan tuntutan tanggung jawab sosial.

Para analis memperkirakan bahwa operator yang mampu mematuhi regulasi baru sambil tetap menjaga pengalaman pengguna yang aman akan tetap bertahan dan bahkan berkembang. Sebaliknya, mereka yang gagal menyesuaikan diri kemungkinan akan kehilangan lisensi atau ditinggalkan oleh konsumen yang semakin sadar akan isu etika dan kesehatan mental.

Kenaikan pajak yang direncanakan pemerintah mungkin akan menjadi titik balik penting bagi industri perjudian Inggris. Langkah ini bukan hanya soal pengaturan ekonomi, tetapi juga tentang membentuk ekosistem permainan yang lebih berimbang — di mana keuntungan bisnis tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Dengan 1,4 juta orang kini berada dalam kategori penjudi bermasalah, inilah saatnya kebijakan yang lebih berani dan berorientasi pada perlindungan publik benar-benar diterapkan.